Wapres Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur, Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri

JAKARTA – Dunia politik Indonesia dikejutkan oleh keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026).

Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, surat tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran sekaligus menjelaskan bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden.

Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026), menyatakan telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Prabowo menyampaikan penghormatan terhadap keputusan Gibran dan menilai langkah tersebut sebagai sikap seorang kesatria dan negarawan.

Prabowo mengungkapkan bahwa Gibran datang menemuinya sekitar pukul 10.15 WIB untuk menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri secara langsung.

Keputusan Gibran mundur tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir, khususnya terkait persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Persoalan tersebut mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, termasuk persoalan penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri.

Situasi semakin berkembang setelah sejumlah anggota DPR mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan kelayakan Gibran menduduki jabatan Wakil Presiden.

Sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat telah menandatangani usulan tersebut. DPR sebelumnya menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas usulan HMP.

Namun, rapat paripurna tersebut akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.

Pengunduran diri Gibran selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.

Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang dan memilih Wakil Presiden pengganti. Presiden juga memiliki kewajiban mengajukan dua nama calon sesuai mekanisme yang berlaku.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya menghormati langkah politik yang diambil Gibran. Ia berharap keputusan tersebut telah dipertimbangkan secara matang demi kepentingan bangsa dan negara.

Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Keputusan tersebut juga membuka babak baru dalam dinamika politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses konstitusional di MPR dan keputusan Presiden dalam mengusulkan calon pengganti.

Publik kini menantikan bagaimana proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan berlangsung serta siapa dua nama yang nantinya akan diajukan Presiden untuk dipilih oleh MPR.